BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.
Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.
Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.
Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.
Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.
“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).
Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.
Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.
Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya. “Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).
Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)
BONDOWOSO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso, Gozal Rawan, menekankan pentingnya peningkatan kinerja seluruh aparatur Diskominfo dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Gozal usai menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Bondowoso Senin ,19/01/2026.
Gozal menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Fathur Rozi saat memimpin apel pagi pada 12 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa Diskominfo memiliki peran strategis sebagai corong pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang valid, akurat, dan bersumber resmi kepada masyarakat.
“Semua informasi pemerintah daerah yang valid berasal dari Diskominfo. Karena itu, kinerja dan profesionalisme seluruh personel harus terus ditingkatkan,” ujar Gozal.
Ia juga menekankan agar setiap personel memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum melangkah pada indikator kinerja individu.
Menurutnya, pemahaman terhadap peran dan fungsi sangat penting agar setiap pegawai mengetahui kontribusinya dalam mencapai target kinerja.
“Jangan sampai personel tidak tahu perannya di OPD. Ibarat naik kendaraan, harus tahu tujuan ke mana. Visi dan misi pemerintah daerah harus dipahami, tidak hanya oleh pimpinan, tetapi seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Selain itu, Gozal menyampaikan arahan Sekretaris Daerah agar tahun 2026 menjadi momentum munculnya semangat dan inovasi baru.
Penilaian kinerja, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses dan dampak yang dihasilkan.
Terkait rencana kerja 2026, ia menjelaskan bahwa setiap OPD telah memiliki target yang tertuang dalam indikator kinerja masing-masing.
Tantangannya adalah memastikan seluruh target tersebut dapat tercapai dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
Gozal juga menekankan pentingnya percepatan transformasi menuju pemerintahan digital. Diskominfo diharapkan menjadi motor penggerak sinergi antar-OPD melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Pemerintahan digital menjadi fokus utama. Semua OPD harus berkolaborasi menyajikan layanan publik berbasis digital,” jelasnya.
Ia mencontohkan implementasi satu data berbasis digital seperti yang telah diterapkan di daerah lain, termasuk pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Di akhir, Gozal juga menyinggung pentingnya kerja sama dengan media. Menurutnya, peran media sangat strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap adanya peningkatan anggaran kerja sama media pada 2026.
“Peran media di Bondowoso sangat besar dalam menyajikan informasi yang berimbang. Kami berharap dukungan dari mitra Komisi I DPRD agar anggaran kerja sama media ke depan dapat ditingkatkan,” pungkasnya.
BONDOWOSO – Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, bersama anggota melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah siap menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
Sutriyono menegaskan bahwa pelaksanaan APBD 2026 harus langsung berjalan efektif mulai Januari.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi hambatan, melainkan menjadi penyemangat untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.
“APBD 2026 sejak Januari harus langsung gas. Efisiensi bukan masalah, justru menjadi motivasi agar kita terus memberikan yang terbaik bagi pembangunan Bondowoso,” ujarnya,Senin ,19/01/2026.
Dalam rangkaian monitoring tersebut, Komisi III DPRD Bondowoso juga merencanakan kunjungan ke Puskesmas Kota Kulon yang berhasil meraih peringkat pertama di Jawa Timur.
Selain itu, perhatian Komisi III turut difokuskan pada aspek perencanaan dan penguatan riset serta inovasi daerah.
Sutriyono menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data berkualitas dan berkeadilan.
Menurutnya, kebijakan publik harus disusun berdasarkan data yang akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Data hari ini bersifat tunggal dari pemerintah pusat, tentu harus kita patuhi. Namun pemerintah daerah tetap harus berikhtiar melakukan validasi dan verifikasi ulang agar sasaran kebijakan benar-benar tepat,” jelasnya.
Ia menyoroti masih adanya persoalan dalam data sosial ekonomi, seperti masyarakat yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru tidak tercatat, atau sebaliknya tercatat namun tidak termasuk dalam kelompok desil satu hingga empat.
Permasalahan tersebut, kata Sutriyono, harus menjadi perhatian serius ke depan.
Untuk itu, ia menyebutkan bahwa mulai 2026 akan disiapkan pendampingan guna meminimalkan persoalan data, khususnya terkait kemiskinan dan perlindungan sosial, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bondowoso, Anizatul Hamidah, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan Komisi III DPRD Bondowoso.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Bapperida ke depan adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan data, riset, dan inovasi.
“Kesepakatan kami adalah bagaimana perencanaan pembangunan menjadi lebih berkualitas. Seiring perubahan dari BP4D ke Bapperida, penguatan riset dan inovasi akan terus kami tingkatkan,” ungkapnya.
Anizatul menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan akan dimulai dari data yang baik sebagai baseline.
Oleh karena itu, Bapperida bersama perangkat daerah terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi untuk perbaikan kualitas data, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup desil satu hingga sepuluh.
“Kami akan mengusulkan ground check melalui mekanisme yang ada di BPS. Sistem penentuan peringkat memang dari BPS, namun daerah tetap bisa mengusulkan perbaikan data agar lebih akurat,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Anizatul menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi menjadi kunci. Bapperida, kata dia, juga menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka penguatan riset dan inovasi, sejalan dengan program Bupati Bondowoso menjadikan Bondowoso sebagai pusat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Dalam waktu dekat akan ada kegiatan International Community Development (ICD) dari Unesa yang menghadirkan profesor dari berbagai negara. Ini menjadi peluang kerja sama penelitian dan inovasi. Keterbatasan anggaran kita siasati dengan kolaborasi lintas pihak, termasuk penguatan peran masyarakat,” pungkasnya.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso dan Kepala Bapperida saat dikonfirmasi
BONDOWOSO – Pelayanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Bondowoso ditargetkan dapat dilaksanakan secara bertahap di tingkat kecamatan mulai 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta mengurangi penumpukan antrean di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Bondowoso, Masdidik, usai mengikuti rapat kerja bersama Dispendukcapil Bondowoso, Senin (19/1/2026).
Masdidik menyebutkan, Dispendukcapil telah menyampaikan rencana penguatan layanan secara bertahap di kecamatan, khususnya pencetakan E-KTP. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi datang ke tingkat kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Bahasanya dari Dispendukcapil memang dilakukan secara bertahap. Targetnya, semua kecamatan nantinya bisa melayani, terutama pencetakan KTP, agar pelayanan masyarakat lebih mudah dan tidak menumpuk di Dispendukcapil. Insyaallah ini bisa terealisasi pada 2026,” ujar politisi Golkar ini.
Menurut Masdidik, Komisi I DPRD Bondowoso menaruh perhatian serius pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya, di sejumlah daerah lain, pencetakan KTP sudah dapat dilakukan langsung di kecamatan.
“Fokus teman-teman Komisi I adalah pelayanan. Kalau daerah lain sudah bisa cetak KTP di kecamatan, Bondowoso kenapa belum. Ini yang harus dimaksimalkan supaya pelayanan tidak menumpuk di kabupaten,” jelas politisi muda berlambang pohon beringin ini.
Ia juga menyinggung adanya kendala administrasi bagi warga yang berpindah domisili dalam waktu kurang dari satu tahun setelah perekaman KTP. Hingga kini, belum terdapat aturan turunan yang secara khusus mengatur kondisi tersebut, sehingga kerap menyulitkan masyarakat.
Lebih lanjut, Masdidik menambahkan bahwa layanan administrasi kependudukan di kecamatan saat ini masih terbatas. Pelayanan perubahan dan pencetakan Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran belum sepenuhnya dapat dilakukan di tingkat kecamatan.
Namun demikian, Dispendukcapil Bondowoso disebut telah menyatakan kesiapan untuk mengembangkan layanan tersebut. Ditargetkan, dalam satu tahun ke depan akan ada contoh implementasi layanan terpadu, minimal di satu desa pada salah satu kecamatan.
Terkait dukungan anggaran, Masdidik mengungkapkan bahwa saat ini masih difokuskan pada penyediaan pita cetak (ribbon) dan film pencetakan E-KTP. Apabila ke depan dibutuhkan tambahan anggaran, Komisi I DPRD Bondowoso siap memperjuangkannya.
“Kalau nanti ada kekurangan anggaran, sudah kami sampaikan, Komisi I siap memperjuangkan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso menjelaskan bahwa hingga saat ini perekaman E-KTP sebenarnya sudah berjalan di seluruh kecamatan. Namun, pencetakan masih terpusat di kantor Dispendukcapil karena keterbatasan sarana dan prasarana.
“Pencetakan E-KTP membutuhkan dukungan peralatan khusus seperti film, ribbon, karbon, cleaning kit, serta perangkat komputer yang memadai.
Semua itu harus disiapkan di masing-masing lokasi sebelum layanan pencetakan bisa dilakukan di kecamatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, distribusi blangko E-KTP juga mengikuti pedoman nasional dan tidak sepenuhnya didasarkan pada jumlah penduduk wajib KTP di masing-masing daerah. Karena itu, pencetakan saat ini masih dipusatkan di kantor Dispendukcapil.
Meski demikian, Dispendukcapil bersama Komisi I DPRD Bondowoso telah memetakan kondisi peralatan yang ada di setiap kecamatan. Dari pemetaan tersebut akan diketahui peralatan mana yang masih layak pakai, perlu diganti, atau belum tersedia sama sekali.
Selain itu, Dispendukcapil juga terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, tingkat aktivasi IKD di Bondowoso masih sekitar 24 persen. Ke depan, IKD diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan KTP rusak atau hilang, karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP elektronik fisik.
“Namun untuk perekaman IKD tetap harus dilakukan oleh petugas resmi dan tidak bisa dilakukan secara mandiri, guna mencegah penyalahgunaan data,” pungkasnya.
BONDOWOSO – Kultur masyarakat Bondowoso yang masih sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan berdampak pada pola pilihan sekolah bagi anak-anak.
Banyak orang tua cenderung menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan berbasis agama, seperti sekolah yang terintegrasi dengan pesantren, SD Islam Terpadu (SD IT), TK Alam, maupun sekolah swasta keagamaan lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Bondowoso menjelaskan, kondisi tersebut turut memengaruhi jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri, terutama yang lokasinya berdekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan.
“Orang tua itu cenderung memilih sekolah yang berbau agama. Misalnya dekat pondok pesantren atau sekolah Islam, maka sekolah negeri di sekitarnya otomatis terdampak,” ujarnya, Senin (19/1/2026), sebagaimana dikutip dikonfirmasi Tapalkudapost.com.
Ia mencontohkan, terdapat SD negeri yang jumlah siswanya secara keseluruhan, mulai kelas 1 hingga kelas 6, hanya sekitar 68 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan TK Islam atau lembaga pendidikan swasta keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat.
Meski demikian, Dindik Bondowoso menegaskan bahwa rendahnya jumlah siswa tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk melakukan penggabungan (regrouping) sekolah. Menurutnya, pendidikan merupakan layanan publik yang wajib dihadirkan negara, tanpa memandang aspek efisiensi semata.
“Pendidikan itu layanan publik. Ketika di suatu wilayah tidak ada layanan pendidikan dari pemerintah, padahal di situ ada masyarakat, maka negara harus hadir,” tegasnya.
Ia menambahkan, di wilayah pelosok Bondowoso masih terdapat sekolah dasar dengan jumlah siswa per kelas yang sangat minim, bahkan hanya dua hingga tiga anak. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat sekolah ditutup.
“Apakah kemudian kita mengatakan itu tidak efisien? Tidak bisa. Kita adalah layanan pemerintah, seberapapun jumlah siswanya tetap harus kita layani,” katanya.
Terkait kondisi sarana dan prasarana, Kepala Dindik menyebut tidak semua bangunan sekolah di pedesaan dalam kondisi rusak. Menurutnya, ada sekolah yang memang membutuhkan perbaikan, namun tidak sedikit pula yang fasilitasnya masih layak dan bahkan lebih baik dibandingkan sekolah swasta keagamaan.
“Kalau dari sisi fasilitas, layanan pemerintah sebenarnya masih cukup baik. Dari kuantitas dan kualifikasi guru juga, SD negeri itu lebih terjamin karena wajib memiliki guru kelas sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dindik Bondowoso memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan sekolah-sekolah negeri dengan jumlah murid terbatas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat.
“Bukan dibiarkan begitu saja, tetapi ini bagian dari upaya pemerintah untuk tetap hadir dan melayani masyarakat,” pungkasnya.
BONDOWOSO – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bondowoso tengah menyusun peta jalan (road map) untuk menyelesaikan persoalan kekosongan kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD). Saat ini, tercatat sebanyak 130 SD di Bondowoso belum memiliki kepala sekolah definitif.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, menyampaikan hal tersebut pada Senin (19/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa dari total sekitar 130 SD yang ada, seluruhnya masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah.
“Untuk SD saja kekurangannya sudah mencapai 130 kepala sekolah. Sementara kemampuan pemerintah daerah untuk melatih calon kepala sekolah dalam satu tahun hanya sekitar 80 orang, itu sudah termasuk dari jenjang TK, SD, dan SMP,” ujar Taufan.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah dengan keterbatasan jumlah calon kepala sekolah yang tersedia. Saat ini, calon kepala sekolah yang siap hanya sekitar 15 orang, jauh dari kebutuhan yang ada.
“Calon kepala sekolah yang tersedia sekarang sangat sedikit dibandingkan jumlah sekolah yang kosong. Belum lagi nanti jika dihitung tambahan kekosongan mulai Juni 2026,” jelasnya.
Taufan menegaskan bahwa Dindik Bondowoso sedang memfinalisasi peta jalan penyelesaian kekosongan tersebut.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan secara resmi langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah.
“Ditunggu saja, dalam waktu sekitar satu minggu ini akan kami sajikan. Kami sedang menyusun skema pengisian jabatan kepala sekolah, termasuk persyaratan kepangkatan dan diklat calon kepala sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini persyaratan utama untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki Diklat Calon Kepala Sekolah, meskipun kebijakan terkait guru penggerak tidak lagi menjadi syarat utama.
Selain SD, kekosongan kepala sekolah juga terjadi di jenjang TK dan SMP, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di SD. Data lengkap terkait hal tersebut, kata Taufan, telah tersedia di internal Dindik.
Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat keengganan guru untuk menjadi kepala sekolah. Salah satu penyebabnya adalah selisih tunjangan yang hanya sekitar Rp160 ribu, sementara tanggung jawab kepala sekolah tergolong besar.
“Namun sekarang sudah mulai berubah. Kami meyakinkan para guru bahwa menjadi kepala sekolah adalah kehormatan dan bentuk pengabdian. Alhamdulillah, semangat mereka sudah tumbuh dan kini banyak yang berminat,” ungkapnya.
Ia juga menyebut adanya dukungan kebijakan dari Bupati Bondowoso yang mendorong kemudahan koordinasi pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, termasuk kerja sama dengan daerah lain seperti Kota Batu.
Terkait pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah, Taufan menjelaskan bahwa selama ini banyak diisi oleh guru kelas, terutama guru kelas tinggi seperti kelas 5 dan 6. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena guru tidak dapat meninggalkan tugas mengajarnya.
“Sekarang Plt kepala sekolah berasal dari sekolah yang bersangkutan, bukan dari sekolah lain. Yang jelas, kami pastikan ada peta jalan penyelesaian agar persoalan ini bisa dituntaskan secara bertahap,” pungkasnya.
BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menyalurkan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa tepat waktu mulai Januari 2026.
Kebijakan ini menjadi momentum awal perbaikan tata kelola kesejahteraan perangkat desa, sekaligus menjawab berbagai keluhan yang selama ini muncul akibat keterlambatan pencairan.
Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa Siltap Desa (Sil Tetap) adalah gaji atau penghasilan tetap bulanan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa (seperti Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Dana tersebut kata bupati bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBN dan dikelola oleh pemerintah daerah.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur desa agar pelayanan publik semakin baik, dengan nominal yang disesuaikan dengan peraturan dan setara dengan PNS golongan tertentu, serta dibayarkan setiap bulan,”ungkapnya melalui sambungan telp ,Senin 19/01/2026.
Dikatakan bahwa di Bondowoso selama ini Siltap biasanya dicairkan dalam bentuk rapelan 3 bulan sekali.
“Sesuai janji saya pada waktu masa kampanye pilkada lalu , saya berharap Siltap bisa dibayarkan setiap bulan , dan Alhamdulillah Bulan Januari 2026 ini Siltap sudah bisa dicairkan,j”tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Bupati Bondowoso. Secara normatif, Siltap merupakan representasi penghasilan perangkat desa yang menjadi hak mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Alhamdulillah, mulai 2026 ini Siltap sudah bisa disalurkan pada bulan Januari. Sebelumnya sering terjadi kendala, bahkan muncul keluhan, termasuk persoalan BPJS ketika perangkat desa sakit tetapi iurannya belum terbayarkan. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian pimpinan,” ujar Mahfud.
Menurutnya, keberhasilan penyaluran Siltap sejak awal tahun tidak terlepas dari sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah daerah berkomitmen bersama agar pencairan Siltap dan pembayaran BPJS dapat direalisasikan tepat waktu.
Mahfud mengakui, proses tersebut bukanlah hal yang singkat. Penyaluran Siltap diawali dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dirancang sejak Desember, kemudian ditindaklanjuti melalui penyesuaian APBDes di masing-masing desa.
“Terkait APBDes, kami tidak menerapkan sistem kolektif. Desa yang sudah menyelesaikan sesuai jadwal langsung kami realisasikan, tidak harus menunggu desa lain. Ini demi menjaga semangat desa-desa yang sudah tertib administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak mentolerir keterlambatan administrasi desa dalam pencairan dana, sebagaimana pengalaman pada Dana Desa (DD) sebelumnya.
Hingga Kamis lalu, dari total 209 desa di Bondowoso, sebanyak 206 desa telah menyelesaikan input data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa.
Tiga desa yang sempat tertunda kini telah menyusul, sehingga seluruh desa dinyatakan lengkap secara administrasi.
“Prinsipnya, per Kamis kemarin sebanyak 207 desa sudah kami terbitkan surat pemberitahuan penyaluran. Hari ini informasinya sudah terinput semua, tinggal tindak lanjut teknis melalui rekomendasi camat kepada Bank Jatim,” jelas Mahfud.
Mahfud Junaedi Kepala DPMD Bondowoso
Sementara itu, PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Taufan Restuanto, menyampaikan bahwa total anggaran Siltap perangkat desa tahun 2026 mencapai Rp6.863.413.346, disesuaikan dengan jumlah perangkat desa. Selain itu, dialokasikan pula iuran BPJS sebesar Rp111.693.
“Mulai 2026 ini, gaji perangkat desa dibayarkan per bulan sesuai bulannya, tidak lagi menunggu rapelan. Ini merupakan keuntungan besar bagi pelayanan desa karena tidak ada lagi alasan layanan terganggu akibat gaji belum dibayarkan,” kata Taufan.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap, Honorarium, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah, serta Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Desa.
“Tidak ada pengurangan Siltap. Setelah proses selesai, dana langsung masuk ke rekening masing-masing penerima,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap kesejahteraan perangkat desa semakin terjamin dan pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan optimal sejak awal tahun anggaran.
PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Taufan Restuanto
BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bondowoso, dr. Arif Sudibyo, menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan HIV di daerahnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022.
Menurut dr. Arif, kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV, membatasi penularan, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat.
“Penanggulangan HIV dilakukan melalui penerapan perilaku aman dan tidak berisiko, konseling, edukasi, tata laksana atau pengobatan, pencegahan penularan, serta pemeriksaan laboratorium,” ujar dr. Arif,Kamis 15/01/2026.
Ia menjelaskan, deteksi dini penularan HIV dilaksanakan melalui kegiatan skrining pada populasi kunci, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki perilaku berisiko menularkan dan tertular HIV.
Kelompok tersebut meliputi pekerja seks, pengguna napza suntik, waria, serta laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL).
Selain itu, skrining juga dilakukan pada kelompok khusus yang memiliki risiko tinggi tertular atau menularkan HIV, seperti pasien tuberkulosis (TBC), pasien infeksi menular seksual (IMS), serta ibu hamil.
“Langkah ini penting agar kasus HIV dapat ditemukan lebih awal sehingga penanganan dan pengobatan bisa segera diberikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dr. Arif mengingatkan bahwa HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, transfusi darah yang terkontaminasi virus HIV, penggunaan jarum suntik secara bersama-sama dengan penderita HIV, serta penularan dari ibu kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar tentang HIV serta cara pencegahannya.
“Prinsipnya, semakin cepat seseorang terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan, maka tingkat keparahan penyakit dan risiko kematian akibat HIV dapat ditekan,” pungkas dr. Arif.
BONDOWOSO – Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan akses transportasi masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya dalam penanganan infrastruktur pascabanjir.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang terdampak banjir.
Ia menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang berkepanjangan.
“Keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah yang utama. Infrastruktur jalan harus segera dipulihkan agar mobilitas warga dan distribusi ekonomi dapat kembali normal,” tegas KH. Abdul Hamid Wahid.
Menurutnya, percepatan perbaikan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, DPRD, serta seluruh perangkat daerah terkait akan terus diperkuat guna memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kualitas pekerjaan, serta pemanfaatan anggaran yang akuntabel.
Kunjungan lapangan tersebut diakhiri dengan instruksi tegas kepada dinas terkait agar segera berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa.
Langkah ini dimaksudkan agar proses perbaikan jalan dapat segera dimulai tanpa harus menunggu kerusakan bertambah parah akibat faktor cuaca maupun beban kendaraan.
Pemerintah daerah berharap, melalui langkah cepat dan kolaboratif ini, infrastruktur yang terdampak banjir dapat kembali berfungsi optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bondowoso.
BONDOWOSO – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mengumumkan hasil seleksi terbuka JPT Pratama Tahun 2025.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 14/PANSEL-JPTP/BWS/2026 tertanggal 12 Januari 2026.
Pengumuman hasil seleksi ini disampaikan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 00898/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Bondowoso.
Dalam pengumuman tersebut, Panitia Seleksi menetapkan tiga peserta terbaik untuk setiap jabatan yang diseleksi.
Seluruh nama yang tercantum merupakan hasil dari seleksi terbuka yang telah melalui seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Panitia Seleksi juga meminta para peserta yang namanya tercantum dalam hasil seleksi untuk segera mengirimkan surat keterangan sehat rohani serta surat bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
Dokumen tersebut dikirimkan ke Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Bondowoso di Kantor BKPSDM melalui email bkpsdmbondowoso22@gmail.com, paling lambat 21 Januari 2026 pukul 15.00 WIB.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa seluruh tahapan proses seleksi akan segera dituntaskan tanpa penundaan.
“Prosesnya sangat segera. Insyaallah tidak lebih dari satu hari dan tidak ada pengunduran. Jadwal sudah jelas dan diketahui bersama. Kami juga didampingi oleh kejaksaan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fathur Rozi, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya baru menerima 13 berkas dari peserta. Fathur Rozi juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan tertib dan tidak terjadi kebocoran informasi.
“Terkait keputusan akhir, itu merupakan kewenangan bupati dan tentu akan dilakukan melalui mekanisme koordinasi,” tambahnya.
Adapun jabatan dan nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akhir JPT Pratama adalah sebagai berikut:
Sekretaris DPRD Bondowoso
Agus Winarno
I Wayan Wisesa Buwana
Rizky Idham Lukmana
Kepala Dinas Kesehatan
dr. Arief Sudibyo
dr. Lukman Hakim
dr. Moch. Jasin
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Dwi Wahyudi
Eka Kusuma Astuti
Raden Saudia Yourdan Islami T
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Eko Pribadi
Kristianto Putro Prasojo
Yoyok Jalu Santoso
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Eko Pribadi
Henry Kurniawan
Hergiar Yuli Pramanto
Kepala BKPSDM
Artiantyo Wirjo Utomo
Diana Nurbayanti
Puspo Pranoto
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
Azas Suwardi
Hergiar Yuli Pramanto
Sigit Dwiwahju Banendro
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Arif Setyo Raharjo
Gede Budiawan
Sigit Dwiwahju Banendro
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
I Wayan Wisesa Buwana
Teguh Setyo Wijanarko
Puspo Pranoto
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi
Ansori
Gaguk Supindhi Putra
Putu Budhi Setiawan
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Abdul Manan
Diana Nurbayanti
Moh. Hasan Suryadi
Panitia Seleksi menegaskan bahwa urutan nama peserta dalam setiap jabatan disusun berdasarkan abjad dan tidak menunjukkan peringkat atau nilai akhir seleksi.
Hasil seleksi terbuka JPT Pratama ini menjadi bagian penting dari proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Banyuwangi – Padahal belum begitu lama selesai dinding penahan jembatan yang berada di jalur Pantura, tepatnya di Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, ambrol pada Minggu (11/1/2026).
Kapolsek Wongsorejo, AKP Eko Darmawan mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi serta mengidentifikasi kerusakan.
“Dari hasil pengecekan, bagian yang ambrol itu adalah dinding penahan jembatan,” kata Eko kepada wartawan.
Selain memastikan kondisi jembatan, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas serta memasang barier dan rambu peringatan sebagai informasi kepada pengguna jalan.
“Kami juga menempatkan anggota untuk membantu melakukan pengaturan arus lalu lintas serta mengimbau pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melintasi jembatan,” ujarnya.
Kapolsek Wongsorejo berujar, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Jatim dan Dinas Pekerjaan Umum Jatim terkait perbaikan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo tersebut.
“Sudah kami koordinasikan pihak terkait untuk perbaikan dinding tanah penahan jembatan yang ambrol, sekaligus mendatangkan material yang dibutuhkan. Proses perbaikan diharapkan rampung secepatnya,” terang Eko. (mam)
